Publik Kritik TVRI Karena Siarkan Konvensi Partai Demokrat

Publik Kritik TVRI Karena Siarkan Konvensi Partai Demokrat selama 4 jam.

Kritik untuk tvOne, MetroTV, RCTI karena kerap menayangkan acara-acara politik pemiliknya barangkali adalah hal yang sudah biasa. Namun, bagaimana jika Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dikritik gara-gara acara politik?
Hal itu terjadi saat televisi publik itu menyiarkan acara perkenalan 11 peserta Konvensi Partai Demokrat, Minggu (15/9) malam selama berjam-jam.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh APBN adalah punya rakyat. Karena itu, menjadi pertanyaan bila tayangan partai politik yang disiarkan sampai berjam-jam "Kalau siaran sampai empat jam, kan ada kepentingan publik yang dirampas. Karena itu kepentingan tentu untuk kelompok. Itu tidak adil," kata TB Hasanuddin di Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin.
Direktur Program dan Berita TVRI, Irwan Hendarmin, mengungkapkan pihaknya menayangkan siaran tunda acara Konvensi Capres Partai Demokrat selama tiga jam, bukan empat jam seperti yang dikatakan Hasanuddin. Namun, dia mengakui tayangan Konvensi Demokrat adalah acara politik terlama yang pernah ditayangkan TVRI.
"Iya (terlama). Tiga jam," ujar dia. "Pernah juga acara munas-munas, sejam, ada Golkar, PAN, tapi prinsipnya treatment harus sama."
Irwan menolak berkomentar soal pendapat bahwa tayangan tiga jam Konvensi Demokrat telah merampas kepentingan publik. Sebab, dia berdalih hanya menjalankan permintaan Direktur Utama Farhat Syukri.
"Permintaannya dari Dirut," ujar Irwan kepada merdeka.com, kemarin. Farhat kini belum bisa dihubungi untuk konfirmasi.
Irwan menjelaskan, Minggu (15/9) sore sampai malam TVRI sedianya menayangkan Liga Italia yang dilanjut pertandingan tinju. Namun permintaan dari Dirut TVRI membuat acara Konvensi itu yang akhirnya tayang.
"Jadi acara tinju dikalahkan (oleh acara Konvensi)," ujar Irwan.
Terkait hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut setelah ada pengaduan dari masyarakat.
"Tentu kita akan tindaklanjuti, kalau ada laporan dari masyarakat dan DPR. Pada prinsipnya KPI meminta agar media bersikap independen, dan bersikap adil kepada seluruh parpol," kata Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad.
Idy mengatakan, KPI akan bersikap netral dalam menangani masalah yang ada. Menurutnya, berita tak boleh dibeli (blocking time). Sebagai media massa milik publik, TVRI seharusnya mentaati aturan, termasuk soal batasan kerjasama.
"Berita enggak boleh dibeli. Kalau itu membeli berupa iklan, berarti advetorial. Kalau iklan itu boleh, selama tidak lebih dari 15 persen durasi tayang TVRI," ungkapnya.
Penyiaran acara konvensi Demokrat selama sekitar tiga jam juga dinilai berlebihan. Nantinya, KPI akan melakukan investigasi.
"Kalau sudah diketahui ada pelanggaran, baru kita ambil sikap. Sesuai dengan kewenangan KPI, bisa mulai dari teguran, penghentian sementara dan pengurangan durasi tayang," terangnya.